Pengelolaan Blok Kampar Harus Didukung Fasilitas dan SDM Handal

03-07-2014 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Sutan Sukarnotomo mengatakan, masyarakat Pelalawan mengharapkan agar dapat mengelola Blok Kampar namun apabila hanya melibatkan BUMD tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. "Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan di Jakarta, namun waktunya belum bisa dipastikan. Komisi VII akan berperan mencarikan waktu yang tepat pertemuan antara Pemkab Pelalawan bersama Kementerian ESDM," katanya seusai pertemuan Wakil Gubernur Riau Arsyad juliandi Rachman, di Auditorium Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau baru-baru ini.

Menurutnya, harapan masyarakat Pelalawan agar dapat mengelola Blok Kampar sangat memungkinkan namun harus didukung oleh sarana dan fasilitas serta SDM yang handal di bidang Migas. "Itu memang masih kurang di Pelalawan, sehingga membutuhkan dukungan pihak luar agar hasilnya lebih baik,"ungkapnya.

Menurutnya, tuntutan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar yang diwakili Tengku Zulmizan F Asegaf yang berkeinginan untuk merebut Blok Kampar dengan harga mati tidak seharusnya pernyataan itu dikeluarkan.

Dia menambahkan, idealnya Pemkab Pelalawan menawarkan kerja sama dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB).  "Yang menjadi kekhawatiran pusat tidak lain, adalah soal kesiapan. Jika tidak, maka otomatis berdampak pada menurunya hasil produksi nasional,"paparnya.

Sebelumnya antara sejumlah anggota Komisi VII DPR RI telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah kabupaten Pelalawan, Forum Masyarakat Pelalawan, SKK Migas, PT Medco (pengelola Blok Kampar) dan juga Pemprov Riau. (si)/sugeng irianto/parle/iw.

 

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...